Pungutan Turis Asing Rp 150 Ribu di Bali Mulai Berlaku Hari Ini 14 Februari 2024

Didierantiques, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menerapkan aturan baru mengenai pajak wisatawan asing sebesar Rp 150 ribu per orang. orang, yang mulai berlaku pada hari ini, 14 Februari 2024.

Ini merupakan pajak pertama bagi wisatawan asing yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia setelah melakukan perjalanan jauh. “Mereka wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sistem Love Bali,” kata Direktur Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini seperti dikutip Antara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Wisatawan Asing Pasal 7 Ayat. 1 poin bahwa permohonan pembebasan kewajiban biaya harus diserahkan setidaknya satu bulan sebelum kedatangan. pelabuhan di Bali.

Lebih lanjut, ketentuan ini mengatur bahwa pejabat daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata harus memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut dalam waktu lima hari kerja.

Keputusan ini berupa persetujuan atau penolakan yang diteruskan kepada wisatawan asing tersebut melalui sistem Love Bali.

Apabila disetujui, sistem Love Bali akan memberikan notifikasi dan bukti persetujuan pengecualian kepada WNA berupa bukti persetujuan kode QR digital, tambahnya. Pengecualian pajak turis asing

Namun, ada 7 kategori WNA yang dibebaskan pajak sebesar Rp 150 ribu, yaitu pemegang visa diplomatik dan dinas, awak sarana pengangkut, dan pemegang kartu izin tinggal sementara (kitas) atau kartu izin tinggal tetap (kitap). ) ).

Selanjutnya, pembebasan pajak turis asing di Bali juga berlaku bagi pemegang visa reunifikasi keluarga, pemegang visa pelajar, pemegang visa emas, dan pemegang visa jenis lainnya (jenis visa bisnis).

Setidaknya kebijakan ini dimulai ketika ada Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Negara dan Daerah.

Saat itu, dana perimbangan dalam undang-undang, salah satunya bagi hasil, bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Saat ini undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Perekonomian Antara Pemerintahan Negara dan Daerah.

Dana bagi hasil dalam revisi undang-undang tersebut masuk dalam kategori transfer ekonomi daerah yang hakikatnya tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu dana bagi hasil terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Ada pula dana bagi hasil sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, perikanan, mineral dan batubara, minyak bumi, dan gas alam.

Bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam, dana bagi hasil yang diatur dengan undang-undang tentu diharapkan dapat menjadi landasan upaya konservasi setelah potensi kekayaan alam daerahnya tergali.

Namun berbeda dengan Provinsi Bali yang tidak memiliki banyak sumber daya alam seperti pertambangan, antara lain minyak dan gas, batu bara, mineral, dan energi panas bumi.

Mayoritas perekonomian di Pulau Dewata didorong oleh sektor pariwisata yang diramaikan oleh bentang alam, budaya, adat istiadat, dan tradisi Bali yang unik dan berbeda dengan destinasi lain di dunia.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, pariwisata Bali memiliki peran sentral dalam pengembangan pariwisata Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,5 juta orang. dimana 5,3 juta orang akan mengunjungi Bali.

Bahkan, Sandigaga menyebut Bali menyumbang 50 persen dari total pendapatan pariwisata Indonesia sekitar US$20 miliar setiap tahunnya.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Wisatawan Asing menyebutkan bahwa biaya tersebut dikenakan kepada wisatawan asing yang datang langsung dari luar negeri atau tidak langsung melalui wilayah lain di Indonesia.

Pembayaran dapat dilakukan melalui sistem Love Bali di halaman lovebali.baliprov.go.id atau aplikasi Love Bali.

Di halaman itu, wisatawan asing terlebih dahulu memilih metode pembayaran, seperti kartu kredit dengan empat penyedia jaringan internasional dan satu penyedia layanan pembayaran nasional.

Kemudian Anda juga bisa transfer melalui bank, channel BPD Bali atau melalui pembayaran cepat berbasis barcode atau barcode dengan QRIS.

Setelah itu wisatawan mengisi identitasnya yaitu nama sesuai paspor, alamat email (email), nomor paspor dan tanggal kedatangan.

Setelah pembayaran berhasil, wisman tersebut menerima bukti pembayaran digital melalui email.

Kemudian bukti pembayaran digital tersebut harus dipindai di gerbang kedatangan wisman setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan.

Selain menggunakan metode digitalisasi tersebut, pembayaran juga dapat dilakukan di lokasi lain yaitu di pintu masuk gerbang kedatangan wisman dengan membayar di lokasi yang dilengkapi sistem nontunai.

Kemudian pembayaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Love Bali End Point untuk agen di kapal pesiar, menginap di hotel, agen perjalanan online atau konvensional dan tempat wisata.

Ada pun tujuh kategori warga negara asing yang dibebaskan pajaknya, yakni pemegang visa diplomatik dan dinas, awak sarana pengangkut, pemegang kartu izin tinggal sementara (kitas), atau kartu izin tinggal tetap (kitap).

Kemudian pemegang visa perkumpulan keluarga, pemegang visa pelajar, pemegang visa emas, pemegang visa jenis lainnya (jenis visa bisnis).

Sri Mulyani Sebut Masyarakat yang Dapat Bansos Harus Tahu Uangnya Dari Mana

Ibukota Jakarta –

Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial (BANSO), untuk mengetahui dengan jelas sumber dana bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengeluaran, dimana uang tersebut dipungut dari pajak masyarakat.

“Masyarakat yang mampu membayar pajak dan tentunya ingin mengetahui kegunaan pajak tersebut. Sementara masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu dari mana uang itu berasal,” ujarnya. Mulyani saat peresmian Rusun ASN di Jayapura kemarin (2 Januari 2024) Kamis.

Pak Mulyani mengingatkan, Indonesia dibangun atas semangat kerja sama dan perjuangan bersama, sehingga semangat gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini untuk menciptakan suasana tanggung jawab dan rasa memiliki atau memiliki negara ini di antara seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Mantan eksekutif Bank Dunia ini menolak stigma bahwa kehadiran negara di masyarakat hanya sekedar retorika. Padahal, uang yang dikelola negara bersumber dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan APBN dibelanjakan melalui transfer ke kementerian/lembaga serta dana daerah dan desa. Hal ini menunjukkan betapa hadirnya negara dalam masyarakat.

“Karena masyarakat kita sering merasakan kehadiran negara, hal itu dianggap hanya retorika,” ujarnya. Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyampaikan secara spesifik kepada masyarakat apa arti kehadiran negara.” (bantuan/gambar)

Sri Mulyani 3 Kali Blokir Belanja Pemerintah, Anggaran Prioritas Terganggu?

Didierantiques, Menteri Keuangan Jakarta Sri Mulyani Indrawati buka pernyataan soal pembatasan anggaran kementerian/organisasi sebesar Rp 50 triliun pada 2024.

Menkeu mengatakan, hanya proses perubahan yang dilakukan sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun anggaran 2022 dan 2023. Proses ini dilakukan sebagai antisipasi kebutuhan darurat.

Sampai saat ini kita sudah melakukannya lagi untuk tahun 2022-2023, dan sekarang 2024,” kata Sri Mulyani usai pencoblosan pemilu 2024 di TPS 73, Sektor 3 Bintaro, Kota Tangsel, Banten, Rabu. (14/2/2024).

Sri Mulyani pun optimistis langkah pengekangan anggaran tersebut tidak akan menghalangi pelaksanaan anggaran terpenting tersebut. Sebab, berdasarkan situasi saat ini, jumlah yang dibelanjakan untuk layanan/lembaga setiap tahunnya hanya 95 persen dari jumlah yang diberikan.

“Ini adalah cara pengelolaan anggaran yang mana kita akan memberikan penghematan sebesar 5 persen kepada seluruh perusahaan/perusahaan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kita alami pada tahun 2022/2023, harga akan mulai turun yang menyebabkan harga minyak goreng akan naik. untuk bangkit. Kemudian banyak tindakan diambil – sangat penting, “katanya.

Contoh lainnya, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk merawat jalan rusak di wilayah tersebut.

Jadi kalau ada yang baru, kami minta seluruh warga KL menyumbang 5 persen (uangnya), tambah Sri Mulyani. Pemasaran korporat

Meski demikian, Sri Mulyani tidak ingin keuangan seluruh lembaga pemerintah hancur karena proses reformasi itu sendiri. “Tetapi 5 dari setiap 100 jangan sampai berkontribusi pada hal-hal yang perlu diprioritaskan, karena sekarang uang perusahaan/perusahaan sekitar 95 persen,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika melihat sejarah semua perusahaan, 5 persen yang hampir selalu berada di daerah atau wilayah, tidak menghalangi kebutuhan akan informasi/organisasi, kata Sri Mulyani.

“Jadi ini sistem yang sudah berjalan selama 4 tahun, sejak penyakit itu menular, dan ini dilihat sebagai salah satu cara untuk memperbaiki manajemen di berbagai perusahaan/organisasi,” tegas Sri Mulyani.

Perubahan tahun anggaran 2024 hanya terdapat pada Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2023.

Pertama, terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan Daftar Pelaksanaan APBN TA 2024 dengan mempertimbangkan situasi dunia, nampaknya perlu terus melakukan pembenahan diri dan implementasi undang-undang tersebut. APBN 2024.

Kedua, perkiraan perubahan dana K/L TA 2024 saja ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000.

Ketiga, memiliki daftar pos anggaran yang diblokir sementara. Kemudian, banyak hal yang digunakan pemerintah untuk pencegahan juga dicantumkan.

Isi kebijakan Penyesuaian Otomatis TA 2024 antara lain sebagai berikut:

A. Berasal dari mata uang Rupiah Murni (RM).

B. Fungsi terpenting dari pemeliharaan otomatis adalah:

Pertama, uang pembelian barang dapat berubah, tidak cepat atau dapat berhenti, didahului dengan rekening 10 (sepuluh) uang pembelian barang yaitu honorarium (521115 dan 521213), perjalanan dinas . (524111, 524113, 524211, 195) paket (524114 dan 524119), anggaran (521119), dan anggaran (521219).

Kedua, pembelanjaan bisa bervariasi, lambat atau terhenti. Ketiga, program sedang ditutup (dokumentasi pada halaman IV A DIPA) dan proposal serta formulir permohonan baru tersedia pada akhir Semester I TA 2024.

Namun dengan prinsip yang sama, anggaran diprioritaskan pada 7 jenis dana, salah satunya adalah dana bantuan masyarakat yang meliputi: Penerima Bantuan PBI (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Kedua, uang terkait proses pemilu. Ketiga, membeli produk terkait IKN.

Keempat, membeli utang dengan kontrak tahun jamak. Kelima, membeli biaya akses layanan (access fee/AP). Keenam, pendanaan Daerah Otonomi Baru (Empat Pemerintahan)/Kementerian/Lembaga Baru. Ketujuh, Pengadaan untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Poin keempat, restrukturisasi otomatis belanja K/L TA 2024 adalah sebagai berikut:

A. Instansi/Organisasi yang mempertimbangkan Proyek/KRO/RO/rekening akan ditutup pada halaman IV A pencatatan DIPA sebagai nomor koreksi otomatis tiap Kementerian/Organisasi sebagai link dan masuk dengan memilih kode 9 dan acara SAKTI.

B. Usulan pada surat di atas dilakukan melalui proses peninjauan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan. Surat akan otomatis dikirimkan kepada Chief Financial Officer paling lambat tanggal 26 Januari 2024.

Poin kelima, mengenai hal-hal yang kami sebutkan di atas, apabila sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 Kementerian/Organisasi tidak menyatakan akan dilakukan peninjauan sebagaimana tertulis pada angka 4 huruf b, maka Kementerian Keuangan c.q. Kepala Bagian Keuangan akan memasukkan dalam dokumen halaman IV A DIPA jumlah berdasarkan informasi yang disampaikan.

Keenam, selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, maka Kementerian/Dewan dapat mengusulkan relaksasi perubahan otomatis pada Semester II Tahun 2024 dengan meninjau kembali proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Penyusunan Anggaran. . , Anggaran, dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Hotman Paris Curhat Bayar Pajak Hampir 100%: Negara Apa Ini?

Jakarta –

Pengacara dan pengusaha hiburan ternama Hotman Parris mengatakan tarif yang dikenakan kepada pengusaha hiburan di Indonesia terlalu tinggi. Khusus Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai 40-75%.

Menurut dia, negara tetangga Indonesia tidak mematok pajak yang tinggi, di Thailand 5%, Malaysia 6%, dan Singapura 9%. Cuma di Indonesia pajaknya sampai 40-75%.

Ingatlah bahwa di Thailand 5%, di Malaysia 6%, di Singapura 9%. Kita mencapai sampai 40%, bahkan ada yang sampai 75% dari total pendapatan,” kata Hotman Paris Marves di Kantor Kementerian Koordinator, Pusat. Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Dari sana, Hotman merasa harus membayar sejumlah tagihan sebagai pengusaha hiburan. Pajak penghasilan (PPh) 20%, pajak pegawai, pajak minuman, sampai dengan pajak PBJT sampai dengan 75%. Menurutnya, jika dihitung, seharusnya pengusaha membayar sendiri hampir 100% pajaknya.

“Lalu bayar pajak Pph 20%, bayar pajak pegawai, PPN 11% bayar pajak minuman. Di negara mana artinya pajak hampir 100%?” kata Hotman.

Menurutnya, dunia hiburan saat ini sangat menentang aturan PBJT. Dia mengatakan hal itu akan menghancurkan bisnis hiburan.

“Ketentuan ini tidak masuk akal. Entah kenapa, ada pihak yang berambisi menutup usaha ini. Malah kalau bisnis klub di Bali ditutup, masyarakat Bali akan kecewa. Karena kalau ada ribuan turis, benarkah dia tidur di malam hari? Dia pergi ke klub. Katakan. “Sama saja. Saat ini bisnis pariwisata di Indonesia juga sedang mandek. Itu saja,” tutupnya. (Teks/foto)

Food Estate Kalteng Produksi 6,5 Ton Jagung

Didierantiques, IAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Standardisasi Alat Pertanian (BSIP) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memantau budidaya jagung, singkong, dan padi yang merupakan bagian dari pengembangan tanaman pangan. Peternakan Makanan. Menurut Akhmad Hamdan, Kepala BSIP Kalteng, kondisi penanaman tersebut membuahkan hasil yang baik.

Indikatornya, lahan Food Estate Gunung Mas mampu menghasilkan jagung hingga 6,5 ​​ton per hektar. Meski merupakan pertaruhan awal, Hamdan mengatakan keberhasilan ini harus menghilangkan keraguan dan rumor kegagalan Food Estate.

“Lahan Food Estate ini berbeda dengan di Pulau Jawa, sehingga harus kita kelola dengan teknologi yang tepat. Ahli agronomi, ahli irigasi, dan ahli tanah dari Kementerian Pertanian berangkat bekerja di lapangan. “Semuanya kita awali dengan perencanaan penanaman yang matang,” jelas Hamdan.

Hamdan menambahkan, jenis tanah berpasir berbeda dengan tanah di tempat lain yang sudah kaya akan unsur hara, namun berkat teknologi tanam modern, Kementerian Pertanian efektif melakukan pemupukan dan pengairan. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi terbaru dalam bidang irigasi yang telah dikembangkan hampir di seluruh dunia.

“Banyak negara di dunia yang sudah menerapkan teknologi ini. Teknologi ini menghemat air, energi, dan waktu. Jadi jangan heran jika Food Estate sepi. “Di mana para petaninya? Teknologi modern menjadi semakin efisien”, lanjutnya.

Hamdan meyakini Food Estate Gunung Mas seluas 600 hektare sudah berkembang dengan baik dan Kementerian Pertanian akan terus menggarap lahan tersebut. Pemilihan jenis tanaman untuk rotasi tanaman akan terus diuji.

“Tanaman yucca sudah ada sejak lama, kalau dilihat sekarang pasti terlihat kecil. Tapi ini bukan dwarfisme. Tanamannya masih muda dan pasti masih kecil. Kita lihat dampaknya nanti. beberapa bulan mendatang. Jadi jangan berkomentar dulu. “Pakar pertanian kita sedang bekerja,” tambah Hamdan.

Sebagai informasi, selain Gunung Mas, kawasan pangan yang dikembangkan pemerintah juga ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Di tempat ini diciptakan sistem irigasi dan infrastruktur lainnya untuk melayani lahan pertanian. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan telah berhasil dan memungkinkan produktivitas padi meningkat hingga 5,5 ton per hektar.

“Food Estate ini memang butuh waktu, apalagi ini kawasan baru. Jangan langsung bermimpi. politisi yang tidak mengerti. “Indonesia membutuhkan lahan pertanian baru karena jumlah penduduknya akan meningkat dari tahun ke tahun,” tutupnya.

Integrasikan Bisnis, Ini Pentingnya Bagi Perusahaan Memilih Enterprise Resource Planning

JAKARTA – Belakangan ini marak kasus penipuan di industri ERP (Enterprise Resource Planning). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih sistem dari partner ERP yang dapat dipercaya untuk mempertahankan bisnisnya.

Luciana Lu, direktur pengembangan bisnis HashMicro, mengatakan memilih ERP merupakan keputusan strategis yang mempertimbangkan banyak aspek. Untuk referensi Anda, ERP adalah model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis inti mereka.

“Permasalahan dalam memilih partner ERP berbeda-beda dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap bisnis. Untuk itu, perusahaan harus bersiap dengan evaluasi yang mendalam terhadap target partnernya,” kata Luciana, Jumat (26/1).

HashMicro, lanjutnya, menunjukkan tiga masalah besar yang dihadapi perusahaan ketika salah memilih mitra. Pertama, ERP yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. “Setiap perusahaan memiliki karakteristik unik dalam bisnisnya, dan pemilihan ERP yang salah dapat memberikan perbedaan pada operasional bisnis,” jelasnya.

Memilih partner ERP yang tidak sepenuhnya memahami kebutuhan bisnis dapat mengakibatkan solusi yang kurang efektif dan dapat memberatkan secara finansial.

Kedua, masih Louisiana, merugi. Mitra ERP yang tidak efektif mungkin menyembunyikan biaya tak terduga. “Misalnya, pada pandangan pertama, sistem ini mungkin tampak seperti solusi ERP yang murah, namun sangat mahal untuk melakukan upgrade setelah implementasi,” katanya.

Memilih sistem ERP yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis juga dapat menimbulkan masalah bagi penggunanya. Karena sistem yang tidak mendukung aktivitas bisnis dengan baik dapat menurunkan nilai investasi.

Ketiga, sistem ERP yang diterapkan tidak bertahan lama. Salah memilih ERP dan tidak scalable bisa saja memaksa perusahaan pengguna untuk mencari sistem ERP lain untuk menunjang pertumbuhan bisnisnya.